Hidup adalah Ibadah

Posts Tagged ‘Caleg

Sistem Pemilihan Anggota Legislatif

Sejarah Pemilu Indonesia

Pemilihan umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang demokratis. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Seiring dengan ada perubahan situasi politik negara pada tahun 1965, akibat adanya isu dewan jendral dan aksi pemberontakan PKI maka terjadi suatu awal sebuah peralihan dari orde lama ke orde baru melalui sebuah supersemar yang sampai sekarang masih diperdebatkan keabsahannya.

Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 10 partai politik.Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.

Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu Orde Baru. Pemilu-pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya. Bukanlah sebuah hal aneh memang dengan kemenangan Golkar yang sejatinya merupakan partai pemerintah yang mendukung kekuasaan Soeharto. Krisis keuangan dunia yang terjadi pada tahun 1997 mengakitbatkan maraknya aksi massa yang menuntut pemerintahan orde baru yang berakhir dengan pengunduran Soeharto dari Presiden Indonesia dan digantikan oleh BJ Habibie.

Setelah runtuhnya orde baru, Pemilu selanjutnya yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR. Kepemimpinan Gus Dur pun tidak berlangsung lama, terkait dengan berbagai isu pemborosan uang negara melalui perjalanan dinas keluar negeri, kasus Buloggate dan Bruneigate yang akhirnya harus mundur setelah 2 kali mendapat memorandum MPR.

Lima tahun berselang dari tahun 1999 diadakan Pemilihan Umum Indonesia 2004 yang merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung, dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden (sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Presiden). Selain itu, pada pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti pemilu 1999) — pada pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon presiden dan wakil presiden), bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah dan pemilu 2009 pun memakai sistem yang sama seperti 2004. Perbedaan yang mendasar adalah adanya sistem perhitungan suara terbanyak dalam penetapan anggota legislatif bukan berdasarkan nomor urut partai pada saat pencontrengan selain itu cara pemilihannya juga dengan cara mencontreng bukan mencoblos.

Sejarah Pemilu Indonesia tak lepas dari konspirasi-konspirasi politik dalam sistem pelaksanaanya dan ini juga tak lepas dari pengaruh sejarah raja-raja yang pernah berkuasa di Indonesia. Hampir semua proses pergantian raja-raja di Indonesia dilakukan secara tidak baik dan benar bahkan menimbulkan pertumbahan darah seperti kisah raja-raja Singosari. Sejarah bangsa Indonesia inilah yang menimbulkan doktinisasi terhadap seluruh komponen bangsa Indonesia bahwa kekuasaan itu harus direbut dengan berbagai cara, jikapun cara itu salah, proses keberjalanan sejarah lah yang akan membenarkan cara yang salah itu. Ada pembenaran terhadap konsep sejarah bangsa ini.

Masyarakat Feodal dan Keterpaksaan Golput

Sejarah Pemilu dan Sejarah bangsa Indonesia erat korelasinya terhadap sistem pelaksanaan pemilu khususnya anggota legislatif. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat feodal. Kondisi pada masa feodalisme di Indonesia bisa diambil contoh pada masa kerajaan-kerajaan kuno macam Mataram kuno, Kediri, Singasari, Majapahit. Sekarang, bukan zaman raja-raja lagi, tetapi konsep feodalisme inilah yang masih menjadi doktrinsisasi terhadap bangsa Indonesia. Sudah berevolusi dan mendarah daging sehingga sulit memisahkan antara yang baik dan benar secara pikiran yang terbuka. Sejarah perjuangan ternyata tak bergerak maju. Tranformasi feodalisme sekarang lebih kearah dominasi kekuasaan.

Sistem demokrasi liberal yang berlaku saat ini telah menimbulkan raja-raja lokal yang memiliki kekuasaan pada daerah pemilihannya. Bukankah anda memiliki harta, uang dan jaringan sehingga anda harus maju sebagai bagian dari pemilihan itu. Rakyat sudah terbiasa akan hal-hal seperti itu sehingga susah menjadi lebih baik dan benar secara pikiran terbuka. Mungkin saja, butuh adanya pembantaian massal suatu generasi sehingga generasi yang akan datang tidak merasakan hal-hal yang sudah mendarah daging tersebut walaupun itu sebuah tradisi.

Proses rekrutmen caleg yang ada sama dengan rekrutmen tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Sepertinya begitu mudah jadi caleg. Ada partai yang malah bikin iklan, rekrutmen terbuka, siapa yang mau jadi caleg boleh mendaftar. Ini kan sama saja kayak rekrutmen TKW yang mau dikirim ke Timur Tengah. Seharusnya merupakan kader yang sudah dipersiapkan secara matang oleh partai. Sisi positifnya sistem feodalis, Putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono, tak hanya mulus lolos ke Senayan. Putra bungsu SBY yang kerap dipanggil Ibas itu mengukuhkan diri sebagai caleg yang meraih suara terbanyak di antara seluruh caleg secara nasional. Berdasar hasil rekapitulasi KPU, Ibas memperoleh 327.097 suara. Di dapil Jatim VII (Ngawi, Pacitan, Magetan, Ponorogo, dan Trenggalek) . Secara nasional, perolehan suara terbanyak kedua diraih Puan Maharani, putri Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri. Di daerah pemilihan Jawa Tengah V (Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali), Puan memperoleh 242.054 suara. Sistem feodalisme pada zaman raja-raja bertransformasi pada pemilu calon anggota legislatif 2009 ini.

Bandingkan dengan hasil Pemilu 2004 yang juga menggunakan sistem suara terbanyak terbatas. Saat itu hanya Hidayat Nur Wahid dan Saleh Djasit yang berhasil menjadi anggota DPR dengan perolehan suara memenuhi BPP. Hidayat yang memperoleh 262.019 suara memiliki persentase 112, 8 persen dari BPP di dapilnya. Hidayat saat itu maju dari dapil DKI Jakarta. Sementara itu, Saleh Djasit mampu meraup 195.348 suara atau setara 104 persen dari BPP di dapilnya. Rekor Hidayat Nur Wahid kini dipecahkan Ibas Yudhoyono. Suatu hal yang luar biasa, seorang politikus senior yang juga Ketua MPR RI dikalahkan oleh seorang pemuda yang belum mempunyai integritas yang jelas. Membeli kucing dalam karung. Potensi hal-hal seperti inilah yang menyebabkan angka golput cukup tinggi. Dari data daftar suara golput, maka sejak era reformasi, jumlah masyarakat yang abstain atau golput meningkat pesat yakni 10.21% pada tahun 1999 menjadi lebih kurang 30% di tahun 2009. Angka golput 30% jauh melebihi angka partai Demokrat yang menduduki posisi pertama dalam survei yakni 20% suara dari (100%-30% golput). Tampaknya “Partai Golput” menang mutlak. Perlu dicatat, bahwa angka golput bukanlah semata-mata karena apatisme masyarakat, namun pada tahun 2009 ini angka golput tidak hanya saja masyarakat yang apatis, namun KPU dan Pemerintah secara tidak langsung membungkam hak suara rakyat untuk memilih.

Setidaknya ada 3 faktor utama meningkatnya Golput 2009 yakni

Teknis : Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Salah satu tugas utama KPU dan Pemerintah adalah menyukseskan Pemilu 2009 seperti dalam amanat UUD 1945 serta UU 10 tahun 2008. Namun, ironisnya meski kita telah merdeka lebih 6 dekade dan telah menjalani reformasi lebih 10 tahun, masalah mekanisme pemungutan suara rakyat masih dipersulit oleh birokrasi. Banyak mahasiswa, buruh migran, dan warga pindahan yang seharusnya mendapat hak untuk memilih justru tidak difasilitasi dengan baik oleh KPU. Setidaknya lebih kurang 1 juta mahasiswa di perguruan tinggi, jutaan buruh migran beserta keluarganya di kota-kota, serta warga yang baru pindahan tidak dapat memilih karena dipersulit dalam mengurus DPT, seperti kartu A5. Hal ini pun dialami oleh saya. Begitu juga ada sekitar 5000-an mahasiswa Unpad, 7-10 ribu-an mahasiswa ITB, ribuan mahasiswa Maranatha, Parahyangan, Unpas, Unisba, Unjani, Itenas dan sejumlah mahasiswa perguruan tinggi di kota Bandung yang berasal dari luar kota Bandung. Seakan-akan KTP Nasional itu hanya berguna untuk identitas saja.

Sikap Apatis

Tidak sedikit masyarakat yang apatis terhadap golput Pemilu di negeri ini. Umumnya, masyarakat yang apatis adalah golongan masyarakat miskin atau perantaun. Hal ini dikarenakan siapapun partai yang menang, kehidupan mereka tidak berubah dan bahkan kehidupan mereka bertambah miskin atau dimiskinkan. Sehingga, golongan masyarakat ini lebih memilih bekerja daripada libur untuk contreng. Dan angka masyarakat apatis semakin tinggi, dikarenakan banyaknya politisi partai yang mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan masyarakat. Ketika menjelang Pemilu, para petinggi partai gencar menghabiskan puluhan bahkan ratusan miliar untuk iklan janji dan janji. Namun ketika berkuasa, mereka asyik menggeruk kebijakan yang menghasilkan keuntungan partai. Untuk mahasiswa rantau seperti saya, tentunya memilih orang yang tidak dikenal bukanlah hal yang penting dan mendesak.

Konsep Ideologis

Angka masyarakat yang golput dari ideologis tidak meningkat sepesat masyarakat apatis ataupun terkendala masalah teknis. Umumnya masyarakat golongan ideologis golput berasal dari kalangan cendekiawan level atas yang alasan sistem politik yang buruk hingga landasan religius. Kebobrokan dan skandal yang sering disiarkan media TV semakin menguatkan keyakinan ideologis masyarakat ini yang mengatakan “memilih partai berarti memilih keburukan, karena tidak ada partai yang baik dan benar”. Walaupun sebetulnya muncul fatwa haram yang terkesan politis bahwa golput itu haram. Namun, interpretasi dari pemaknaan haram itu sendiri sering salah kaprah. Haram itu dosa, dosa itu neraka, apakah tidak memilih akan masuk neraka? Tuhan punya pertimbangan yang lain untuk permasalahan ini.

Politik Itu Etis

Saya tidak kompeten untuk meyimpulkan bahwa sistem yang ada sekarang itu salah atau benar. Tidaklah mudah melakukan justifikasi dalam sebuah tulisan singkat. Tentu ada pembahasan mendalam mengenai suatu sistem yang ada. Suatu sistem akan mencari bentuk yang ideal yang telah disepakati oleh orang banyak. Sedikit apresiasi saya dalam sebuah pemikiran mengenai sistem pemilihan anggota legislatif bahwa politik itu etis, ada etika yang harus dijaga dan dipelihara dalam pelaksanaannya. Tradisi bukanlah hal yang mutlak harus dilaksanakan turun temurun. Nabi Muhammad SAW melaksnalkan Isra Miraj, suatu hal yang sulit diterima manusia pada saat itu. Sekarang, kita sudah bisa melihat bahkan menaiki pesawat terbang. Akankah kita berpikir seperti ribuan tahun yang lalu?

Proses trasnsisi inilah yang dibutuhkan agar nilai-nilai yang baik yang ada pada masa lalu dipertahankan dan yang tidak baik dihilangkan sehingga sistem yang ada menyeseuaikan dengan kebutuhan. Saya meminjam istilah dari Douwes Dekker dalam trias politicas “memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan (edukasi) “. Edukasi disini terkait pencerdasan masyarakat Indonesia akan sistem pemilihan anggota legislatif sehingga ada cara-cara penyampain aspirasi yang disesuaikan dengan sistem demokrasi yang berlaku. Jika masyarakat Indonesia sudah cerdas secara berpikir dan bertindak, tentunya dia dapat membedakan antara kewajiban dan hak nya sebagai warga negara dan itu juga tak lepas dari sistem yang berlaku. Masyarakat bisa saja bersikap apatis jika sistem yang berlaku tak lebih baik dari sebuah pembenaran pemilihan yang terkesan dipaksakan.

Kita hanya bisa mengajak masyarakat untuk memilih bukan memaksakan karna itulah intinya demokrasi ada pilihan-pilihan dalam keberlansungannya, salah satunya adalah berhak untuk tidak memilih. Jika sistem sudah ditetapkan, sudah sepantasnya sosialisasi dan komunikasi terhadap masyarakat ditingkatkan agar keberterimaan sistem tersebut menyeluruh. Sejarah perjuangan itu seharusnya bergerak maju, tidak terbatas kepada dogma-dogma lama yang dapat membelenggu pikiran dalam berpikir dan bertindak. Di satu sisi, solusi menjadi jawaban suatu permasalahan dan disisi lain menjadi awal dari sebuah permasalahan baru, paradigma.

Iklan

Mencoba  mencerna secara sosial linguistik makna golput. Disatu sisi saya telah 2 kali memilih/mencontreng/mencoblos baik  secara pemilihan pilkada maupun pemilu KM ITB. Namun disatu sisi saya juga telah golput ,dalam konteks, saya yakin keterpaksaan dalam bertindak untuk memilih itu saya rasakan not my chance of soul my hearts

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara

Sudah bisa dipastikan 100% saya tidak memilih aka golput karna saya sedang menunaikan tugas saya sebagai mahasiswa di Bandung dan saya tidak memungkikan saya untuk pulang-pergi ke medan hanya sekedar mencoblos. Saya rasa tidak ada ekivalensi yang  jelas untuk memilih dan Sayapun GOLPUT.

2. Pemilu HMS

Walaupun Golput itu Haram . Bagi saya itu hanyalah pernyataan MUI bukan  Muhammadiyah. Saya adalah Warga Muhammadiyah yang mengakui MUI. Bagi saya yang haram itu dosa dan dosa itu  neraka. Apakah ketika saya tidak mencoblos cakahim itu dosa? dan imbalannya neraka? kalau ada yang bisa kasih pembenaran, sok aja…dan Sayapun GOLPUT

3. Pemilu RI,DPD, DPRD 1, DPRD 2, DPR

Pembenaran bagi saya adalah saya tidak memiliki KTP Bandung dan saya menganggap bahwa KTP adalah sesuatu yang berlaku nasional, eh…kita disuruh buat KTP sementara. Not deal…KTP sementara berlaku didaerah yang rawan konflik. Bagi saya kerumitan adimistrasi juga membuat saya males memilih…mau milih aja kok repot.

Selain itu jikalau pun saya memilih di Bandung, saya tidak mengetahui secara pasti track record dari caleg  tersebut. Jika saya memilih partainya,secara tidak langsung saya percaya ke partai bahwa caleg-caleg yang ada merupakan hasil pengkaderan yang baik. Oke..PKS…secara visual saja itupun jika saya dapat mencontreng akan tetapi kenyataannya tidak, sudah lah anggap saja kejadian itu seolah-olah tidak pernah terjadi….dan Sayapun GOLPUT

Sekian Pembelaan Saya atas Ke-pasif-an saya Selama ini

1. Gubernurnya dan Mantan Gubernur Mati dalam kecelakaan pesawat yang disinyalir membawa durian 1 ton
2. Walikota dan Wakil Walikota Ditahan Karna Kasus Korupsi Mobil Pemadam Kebakaran
3. Salah Satu Mantan Gubernurnya Disinyalir Memakai Ijazah Palsu
4. Ketua DPRD Sumut Mati Diamuk Massa
5. Caleg2nya Bermasalah

Parah….hanya dalam beberapa tahun udah kayak gini
Dengan berat hati saya masukin tulisan ini di blog saya
Saya sengaja tidak menyebutkan nama maupun oknum terkait
Bisa aja ada yang tidak senang dengan tulisan saya
Lagian Blog saya tidak untuk mereka2 yang telah merusak citra Medan dan Sumatera Utara

Klo Ada yang mau nambahin daftar panjang keburukan Kota Medan dan Sumatera Utara
Silahkan Saja
Biar Menjadi Evaluasi Kita Bersama

caleg-14

caleg-21caleg-3

caleg-5caleg-6caleg-7caleg-8caleg-9caleg-10caleg-112

caleg-13

caleg-15caleg-16

caleg-17caleg-4l

Sumber : KASKUS

LINK DOWNLOAD : KLIK INI


Desember 2017
S S R K J S M
« Agu    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kategori

Arsip

Pengunjung

  • 86,366 hits
My Daily Traffic Blog free counters