Hidup adalah Ibadah

Archive for the ‘Sejarah dan Perjuangan’ Category

Sistem Pemilihan Anggota Legislatif

Sejarah Pemilu Indonesia

Pemilihan umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang demokratis. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Seiring dengan ada perubahan situasi politik negara pada tahun 1965, akibat adanya isu dewan jendral dan aksi pemberontakan PKI maka terjadi suatu awal sebuah peralihan dari orde lama ke orde baru melalui sebuah supersemar yang sampai sekarang masih diperdebatkan keabsahannya.

Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 10 partai politik.Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.

Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu Orde Baru. Pemilu-pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya. Bukanlah sebuah hal aneh memang dengan kemenangan Golkar yang sejatinya merupakan partai pemerintah yang mendukung kekuasaan Soeharto. Krisis keuangan dunia yang terjadi pada tahun 1997 mengakitbatkan maraknya aksi massa yang menuntut pemerintahan orde baru yang berakhir dengan pengunduran Soeharto dari Presiden Indonesia dan digantikan oleh BJ Habibie.

Setelah runtuhnya orde baru, Pemilu selanjutnya yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR. Kepemimpinan Gus Dur pun tidak berlangsung lama, terkait dengan berbagai isu pemborosan uang negara melalui perjalanan dinas keluar negeri, kasus Buloggate dan Bruneigate yang akhirnya harus mundur setelah 2 kali mendapat memorandum MPR.

Lima tahun berselang dari tahun 1999 diadakan Pemilihan Umum Indonesia 2004 yang merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung, dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden (sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Presiden). Selain itu, pada pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti pemilu 1999) — pada pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon presiden dan wakil presiden), bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah dan pemilu 2009 pun memakai sistem yang sama seperti 2004. Perbedaan yang mendasar adalah adanya sistem perhitungan suara terbanyak dalam penetapan anggota legislatif bukan berdasarkan nomor urut partai pada saat pencontrengan selain itu cara pemilihannya juga dengan cara mencontreng bukan mencoblos.

Sejarah Pemilu Indonesia tak lepas dari konspirasi-konspirasi politik dalam sistem pelaksanaanya dan ini juga tak lepas dari pengaruh sejarah raja-raja yang pernah berkuasa di Indonesia. Hampir semua proses pergantian raja-raja di Indonesia dilakukan secara tidak baik dan benar bahkan menimbulkan pertumbahan darah seperti kisah raja-raja Singosari. Sejarah bangsa Indonesia inilah yang menimbulkan doktinisasi terhadap seluruh komponen bangsa Indonesia bahwa kekuasaan itu harus direbut dengan berbagai cara, jikapun cara itu salah, proses keberjalanan sejarah lah yang akan membenarkan cara yang salah itu. Ada pembenaran terhadap konsep sejarah bangsa ini.

Masyarakat Feodal dan Keterpaksaan Golput

Sejarah Pemilu dan Sejarah bangsa Indonesia erat korelasinya terhadap sistem pelaksanaan pemilu khususnya anggota legislatif. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat feodal. Kondisi pada masa feodalisme di Indonesia bisa diambil contoh pada masa kerajaan-kerajaan kuno macam Mataram kuno, Kediri, Singasari, Majapahit. Sekarang, bukan zaman raja-raja lagi, tetapi konsep feodalisme inilah yang masih menjadi doktrinsisasi terhadap bangsa Indonesia. Sudah berevolusi dan mendarah daging sehingga sulit memisahkan antara yang baik dan benar secara pikiran yang terbuka. Sejarah perjuangan ternyata tak bergerak maju. Tranformasi feodalisme sekarang lebih kearah dominasi kekuasaan.

Sistem demokrasi liberal yang berlaku saat ini telah menimbulkan raja-raja lokal yang memiliki kekuasaan pada daerah pemilihannya. Bukankah anda memiliki harta, uang dan jaringan sehingga anda harus maju sebagai bagian dari pemilihan itu. Rakyat sudah terbiasa akan hal-hal seperti itu sehingga susah menjadi lebih baik dan benar secara pikiran terbuka. Mungkin saja, butuh adanya pembantaian massal suatu generasi sehingga generasi yang akan datang tidak merasakan hal-hal yang sudah mendarah daging tersebut walaupun itu sebuah tradisi.

Proses rekrutmen caleg yang ada sama dengan rekrutmen tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Sepertinya begitu mudah jadi caleg. Ada partai yang malah bikin iklan, rekrutmen terbuka, siapa yang mau jadi caleg boleh mendaftar. Ini kan sama saja kayak rekrutmen TKW yang mau dikirim ke Timur Tengah. Seharusnya merupakan kader yang sudah dipersiapkan secara matang oleh partai. Sisi positifnya sistem feodalis, Putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono, tak hanya mulus lolos ke Senayan. Putra bungsu SBY yang kerap dipanggil Ibas itu mengukuhkan diri sebagai caleg yang meraih suara terbanyak di antara seluruh caleg secara nasional. Berdasar hasil rekapitulasi KPU, Ibas memperoleh 327.097 suara. Di dapil Jatim VII (Ngawi, Pacitan, Magetan, Ponorogo, dan Trenggalek) . Secara nasional, perolehan suara terbanyak kedua diraih Puan Maharani, putri Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri. Di daerah pemilihan Jawa Tengah V (Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali), Puan memperoleh 242.054 suara. Sistem feodalisme pada zaman raja-raja bertransformasi pada pemilu calon anggota legislatif 2009 ini.

Bandingkan dengan hasil Pemilu 2004 yang juga menggunakan sistem suara terbanyak terbatas. Saat itu hanya Hidayat Nur Wahid dan Saleh Djasit yang berhasil menjadi anggota DPR dengan perolehan suara memenuhi BPP. Hidayat yang memperoleh 262.019 suara memiliki persentase 112, 8 persen dari BPP di dapilnya. Hidayat saat itu maju dari dapil DKI Jakarta. Sementara itu, Saleh Djasit mampu meraup 195.348 suara atau setara 104 persen dari BPP di dapilnya. Rekor Hidayat Nur Wahid kini dipecahkan Ibas Yudhoyono. Suatu hal yang luar biasa, seorang politikus senior yang juga Ketua MPR RI dikalahkan oleh seorang pemuda yang belum mempunyai integritas yang jelas. Membeli kucing dalam karung. Potensi hal-hal seperti inilah yang menyebabkan angka golput cukup tinggi. Dari data daftar suara golput, maka sejak era reformasi, jumlah masyarakat yang abstain atau golput meningkat pesat yakni 10.21% pada tahun 1999 menjadi lebih kurang 30% di tahun 2009. Angka golput 30% jauh melebihi angka partai Demokrat yang menduduki posisi pertama dalam survei yakni 20% suara dari (100%-30% golput). Tampaknya “Partai Golput” menang mutlak. Perlu dicatat, bahwa angka golput bukanlah semata-mata karena apatisme masyarakat, namun pada tahun 2009 ini angka golput tidak hanya saja masyarakat yang apatis, namun KPU dan Pemerintah secara tidak langsung membungkam hak suara rakyat untuk memilih.

Setidaknya ada 3 faktor utama meningkatnya Golput 2009 yakni

Teknis : Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Salah satu tugas utama KPU dan Pemerintah adalah menyukseskan Pemilu 2009 seperti dalam amanat UUD 1945 serta UU 10 tahun 2008. Namun, ironisnya meski kita telah merdeka lebih 6 dekade dan telah menjalani reformasi lebih 10 tahun, masalah mekanisme pemungutan suara rakyat masih dipersulit oleh birokrasi. Banyak mahasiswa, buruh migran, dan warga pindahan yang seharusnya mendapat hak untuk memilih justru tidak difasilitasi dengan baik oleh KPU. Setidaknya lebih kurang 1 juta mahasiswa di perguruan tinggi, jutaan buruh migran beserta keluarganya di kota-kota, serta warga yang baru pindahan tidak dapat memilih karena dipersulit dalam mengurus DPT, seperti kartu A5. Hal ini pun dialami oleh saya. Begitu juga ada sekitar 5000-an mahasiswa Unpad, 7-10 ribu-an mahasiswa ITB, ribuan mahasiswa Maranatha, Parahyangan, Unpas, Unisba, Unjani, Itenas dan sejumlah mahasiswa perguruan tinggi di kota Bandung yang berasal dari luar kota Bandung. Seakan-akan KTP Nasional itu hanya berguna untuk identitas saja.

Sikap Apatis

Tidak sedikit masyarakat yang apatis terhadap golput Pemilu di negeri ini. Umumnya, masyarakat yang apatis adalah golongan masyarakat miskin atau perantaun. Hal ini dikarenakan siapapun partai yang menang, kehidupan mereka tidak berubah dan bahkan kehidupan mereka bertambah miskin atau dimiskinkan. Sehingga, golongan masyarakat ini lebih memilih bekerja daripada libur untuk contreng. Dan angka masyarakat apatis semakin tinggi, dikarenakan banyaknya politisi partai yang mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan masyarakat. Ketika menjelang Pemilu, para petinggi partai gencar menghabiskan puluhan bahkan ratusan miliar untuk iklan janji dan janji. Namun ketika berkuasa, mereka asyik menggeruk kebijakan yang menghasilkan keuntungan partai. Untuk mahasiswa rantau seperti saya, tentunya memilih orang yang tidak dikenal bukanlah hal yang penting dan mendesak.

Konsep Ideologis

Angka masyarakat yang golput dari ideologis tidak meningkat sepesat masyarakat apatis ataupun terkendala masalah teknis. Umumnya masyarakat golongan ideologis golput berasal dari kalangan cendekiawan level atas yang alasan sistem politik yang buruk hingga landasan religius. Kebobrokan dan skandal yang sering disiarkan media TV semakin menguatkan keyakinan ideologis masyarakat ini yang mengatakan “memilih partai berarti memilih keburukan, karena tidak ada partai yang baik dan benar”. Walaupun sebetulnya muncul fatwa haram yang terkesan politis bahwa golput itu haram. Namun, interpretasi dari pemaknaan haram itu sendiri sering salah kaprah. Haram itu dosa, dosa itu neraka, apakah tidak memilih akan masuk neraka? Tuhan punya pertimbangan yang lain untuk permasalahan ini.

Politik Itu Etis

Saya tidak kompeten untuk meyimpulkan bahwa sistem yang ada sekarang itu salah atau benar. Tidaklah mudah melakukan justifikasi dalam sebuah tulisan singkat. Tentu ada pembahasan mendalam mengenai suatu sistem yang ada. Suatu sistem akan mencari bentuk yang ideal yang telah disepakati oleh orang banyak. Sedikit apresiasi saya dalam sebuah pemikiran mengenai sistem pemilihan anggota legislatif bahwa politik itu etis, ada etika yang harus dijaga dan dipelihara dalam pelaksanaannya. Tradisi bukanlah hal yang mutlak harus dilaksanakan turun temurun. Nabi Muhammad SAW melaksnalkan Isra Miraj, suatu hal yang sulit diterima manusia pada saat itu. Sekarang, kita sudah bisa melihat bahkan menaiki pesawat terbang. Akankah kita berpikir seperti ribuan tahun yang lalu?

Proses trasnsisi inilah yang dibutuhkan agar nilai-nilai yang baik yang ada pada masa lalu dipertahankan dan yang tidak baik dihilangkan sehingga sistem yang ada menyeseuaikan dengan kebutuhan. Saya meminjam istilah dari Douwes Dekker dalam trias politicas “memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan (edukasi) “. Edukasi disini terkait pencerdasan masyarakat Indonesia akan sistem pemilihan anggota legislatif sehingga ada cara-cara penyampain aspirasi yang disesuaikan dengan sistem demokrasi yang berlaku. Jika masyarakat Indonesia sudah cerdas secara berpikir dan bertindak, tentunya dia dapat membedakan antara kewajiban dan hak nya sebagai warga negara dan itu juga tak lepas dari sistem yang berlaku. Masyarakat bisa saja bersikap apatis jika sistem yang berlaku tak lebih baik dari sebuah pembenaran pemilihan yang terkesan dipaksakan.

Kita hanya bisa mengajak masyarakat untuk memilih bukan memaksakan karna itulah intinya demokrasi ada pilihan-pilihan dalam keberlansungannya, salah satunya adalah berhak untuk tidak memilih. Jika sistem sudah ditetapkan, sudah sepantasnya sosialisasi dan komunikasi terhadap masyarakat ditingkatkan agar keberterimaan sistem tersebut menyeluruh. Sejarah perjuangan itu seharusnya bergerak maju, tidak terbatas kepada dogma-dogma lama yang dapat membelenggu pikiran dalam berpikir dan bertindak. Di satu sisi, solusi menjadi jawaban suatu permasalahan dan disisi lain menjadi awal dari sebuah permasalahan baru, paradigma.

Iklan

Ngecek isi dompet….begh, isinya tipis banget. Rencanya, Mau beli buku di acara Gramedia Fair di Sabuga. Tiga hari yang lalu udah ngeliat-ngeliat juga sama adik kelas Muhajir UKA’ 07. Bukunya bagus-bagus tapi sayang sepertinya ada yang kurang lengkap saja. Untuk acara seperti ini,  saya sudah rutin mengikutinya. Biasanya sih wajib beli buku habis ikut pameran. Pertimbangan kondisi keuangan yang sekarat, ya….cuma satu buku deh. Ada sedikit penurunan dari tahun-tahun kemaren. Mengapa harus membeli buku?

1. Gudang Ilmu

Buku adalah sumber ilmu. Basi deh ngomong kayak gitu. Tapi faktanya, segala bentuk pertukaran pikiran antara manusia satu dengan lainya  biasanya terjadi lewat buku. Ada kebenaran yang terkandung dengan buku. Bukankan manusia diciptakan untuk membaca. IQRA…Bacalah, ada makna tekandung didalamnya. Kalo Kata Galang Press ” Buku adalah Gizi, maka Kami Peduli”

2. Apresiasi

Menulis itu gampang-gampang susah. Bagi saya apresiasi adalah suatu bentuk kecil dari penghargaan saya akan sebuah tulisan. Sejelek apapun tulisan yang diciptakan dalam sebuah kertas, Bagi saya adalah sebuah kejujuran pemikiran. Jarang  bisa berbuat hal demikian. Jikapun ada pengkhianatan dalam sebuah tulisan, biarlah tulisan yang berbicara. Ada keindahan tersendiri, tak semua orang tahu itu.

Banyak alasan untuk membeli buku, bisa saja alasan saya diatas sangat tidak menjawab. Itulah saya. Buku yang saya beli adalah ” Mereka Menodong Bung Karno, sebuah Kesaksian Seorang Pengawal Presiden”. Saya tertarik akan sejarah bangsa ini, bangsa  besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya begitu pula sejarahnya.

Resensi :

bung-karnoDinihari, tanggal 11 Maret 1966 merupakan saat-saat yang menggetarkan bagi Soekardjo Wilardjito. Waktu itu ia menyaksikan sendiri satu sekuel sejarah kelam bangsa ini. Empat jenderal mendadak mengunjungi Istana Bogor, mereka adalah Jenderal M. Yusuf, Amir Machmud, Basoeki Rachmat, dan M. Panggabean. Mereka meminta Presiden Sukarno untuk menandatangani sebuah surat yang sangat penting. Dalam memoarnya ia menulis: Hanya mengenakan baju piyama, Bung Karno menemui keempat jenderal tersebut. Lantas Jenderal M. Yusuf menyodorkan sebuah surat dalam map warna merah jambu. Setelah membaca surat tersebut, dengan nada terkejut, Bung Karno spontan berkata: “Lho, diktumnya kok diktum militer, bukan diktum kepresidenan!” Mendengar kata Presiden seperti itu, secara refleks aku yang berada di ruangan tersebut tak kalah terkejutnya. Surat itu tidak terdapat lambang Garuda Pancasila dan Kop surat tersebut bukan berbunyi Presiden Republik Indonesia, melainkan kop di kiri atas, Markas Besar Angkatan Darat (Mabad). “Untuk merubah, waktunya sudah sangat sempit. Tanda tangani sajalah, Paduka. Bismillah,” sahut Basoeki Rachmat, yang diikuti oleh M. Panggabean mencabut pisol FN 46 dari sarungnya. Secepat kilat aku juga mencabut pistol. “Jangan! Jangan! Ya sudah kalau mandat ini harus kutandatangani, tetapi nanti kalau masyarakat sudah aman dan tertib, supaya mandat ini dikmbalikan kepadaku.” Keempat jenderal itu lantas mngundurkan diri. “Mungkin aku akan meninggalkan istana, hati-hatilah engkau,” kata Bung Karno kepadaku. Dan benar itu menjadi malam terakhirku berjumpa dengan Bung Karno… Buku ini banyak mnguak tabir sejarah yang selama ini terpendam. Berikut kisah pilu dan menghancurkan dari penulisnya yang notabenenya seorang eks tapol Orde Baru. Luar biasa, di hari senjanya ia masih mampu merekam kisah hidupnya dan terus menuliskannya menjadi jejak sejarah yang tak pernah kering.

Apakah anda tahu alasan Diponegoro dianggap pahlawan nasional? Bukankah dia hanya memperjuangkan kuburan leluhurnya yang akan dijadikan rel kereta api?

Jangan tersinggung dulu kawan. IQRA….Bacalah, temukan jawabannya

Sumber Resensi : Galang Press

IMMAM merupakan suatu organisasi yang bercorak kedaerahan yang didirikan di Bandung pada bulan Oktober 1985. Organisasi ini diperlukan mengingat jumlah mahasiswa muslim asal Medan yang sedang menuntut ilmu di Bandung relatif banyak jumlahnya serta adanya keinginan untuk manjalin persaudaraan antar umat Islam. Selain itu juga sebagai wadah komunikasi dan penambah wawasan bagi anggtanya dengan berdasarkan kebersamaan sikap, persepsi, dan tingah laku serta ditunjang oleh ketulusan untuk lebih banyak berbuat demi kemajuan Islam pada umumnya. Organisasi ini pada mulanya hanya di Bandung dan beranggotakan mahasiswa-mahasiswa muslim yang berasal dari Medan khususnya dan dari Sumatera Utara pada umumnya, sekarang IMMAM juga berada di kota-kota lainnya, seperti Jakarta, Bogor, dan Yogyakarta.

Sebagai suatu organisasi yang berlandaskan Islam, IMMAM perlu mengadakan penerimaan mahasiswa baru yang diisi dengan training keagamaan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan antar sesama anggota baru dan kualitas keislaman para anggotanya. IMMAM membutuhkan anggota yang memiliki semangat untuk membesarkan nama IMMAM menjadi organisasi yang memiliki andil dalam pembentukan umat Islam terutama di Indonesia bertujuan untuk membentuk suatu masyarakat yang madani yaitu suatu komunitas masyarakat yang diidam-idamkan saat sekarang ini dengan cara melakukan pelatihan dan pembinaan yang teratur dan terarah sesuai dengan AlQur’an dan Sunnah Rasulullah. Oleh karena itu IMMAM mengadakan beberapa pelatihan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian anggotanya yang taat kepada Allah SWT dan berjiwa militan dalam membela agama Islam dari segala intervensi baik dari luar maupun dari dalam.

Sebagai sebuah organisasi yang baik dan memiliki struktur yang jelas, IMMAM telah melahirkan pemimpinpemimpin sejak IMMAM didirikan sampai sekarang. Di bawah ini ada urutan nama pemimpin IMMAM, diantaranya adalah :

Jehansyah Siregar ( T. Arsitektur ’90)

Bambang Abdul Naser (T. Pertambangan ’91)

Rama (T. Pertambangan ’92)

Agustin Perangin-angin (T. Sipil ’94)

Taufikurrahman Ginting (T. Fisika ’94)

Yosi Sukmono (T. Planologi ’95)

Hasbi (T. Sipil ’96)

Dt. Ary Adriansyah S. (T. Planologi ’98)

Andi Chandra (T. Sipil ’99)

Elwin Elbur, (Geologi ’00)

M. Hafidzham Luthfi,(T.Elektro’02)

Harry Patria, (Teknik Kimia’03)

Zulkarnain, (Teknik Pertambangan’04), Sekjen: Yudha (Geologi’04)

Yudi Lesmana( Teknik Pertambangan’o6), Wakil : Aris Rinaldi( T.Sipil’06)

IMMAM merupakan organisasi di luar kampus ITB atau UNPAD. Ini disebabkan sudah adanya Unit yang mewakili anak-anak Medan, yaitu UKSU (Unit Kesinian SUMUT), atau mungkin juga karena IMMAM yang belum cukup syarat menjadi suatu organisasi yang baik karena belum memiliki AD/ART atau lebih jelasnya IMMAM hanya sebuah organisasi paguyuban.

AK Parti dari Turki sangat fenomenal. Baru setahun didirikan, menang pemilu. Berikut ulasan wartawan Jawa Pos Rohman Budijanto, yang baru saja ke Ankara.

ORANG bisa salah duga bahwa gedung lebar bertingkat delapan itu kantor ”PLN” Turki. Di puncak gedung’tersebut terdapat logo bohlam kuning yang memancarkan tujuh sinar.

Gedung itu bukan pusat listrik, tapi markas besar AK Parti. Singkatan dari Adalet ve Kalkinma Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan. AK Parti bisa juga berarti partai putih.

Gedung itu berada tak jauh dari Ataturk Boulevard, wilayah paling elite di ibu kota Ankara. Sesuai standar pengamanan di sana, pengunjung yang ingin masuk harus menyerahkan tas untuk digeledah. Setelah itu, harus masuk salah satu di antara dua gerbang detektor logam.

Di meja resepsionis terdapat empat pria berjas dan berdasi rapi. Ramah, tapi tak bisa bahasa asing. Setelah melalui bahasa isyarat, ada pemuda datang menyambut. Bisa sedikit bahasa Inggris. Lalu, Jawa Pos diajak ke lantai IV. Di sana ada Gulumden Oral, salah satu sekretaris.

”Di lantai IV ini kami menerima para wartawan, termasuk dari luar negeri,” kata perempuan ramah itu. Dia menyebutkan, tak ada wanita berjilbab di lantai yang dibagi-bagi dalam banyak ruangan kecil itu. Jilbab menjadi isu sensitif bagi AK Parti, yang dicitrakan berakar ”Islamis”. Bahkan, AK Parti hampir dibubarkan Mahkamah Konsitusi (MK) gara-gara mengubah UU larangan berjilbab di perkantoran pemerintah dan sekolah.

Ketua AK Parti Recep Tayyip Erdogan selalu menegaskan, partainya bukan partai agama. Mantan wali kota Istanbul itu sendiri menyebut dirinya demokrat konservatif. ”Kami tak mungkin memberlakukan syariat Islam,” tegas Suat Kiniklioglu, salah seorang anggota parlemen dari AK Parti, kepada Jawa Pos. Tapi, Suat menyebut partainya mendorong pemberlakuan nilai-nilai kebajikan universal.

Di tengah kecurigaan sebagai Islamis, kemenangan AK Parti merpakan prestasi ajaib. AK Parti baru didirikan setahun sebelum pemilu, yakni pada 14 Agustus 2001. Partai itu merebut 34,3 persen suara pada Pemilu November 2002. Pemilu itu dilakukan karena pemerintahan koalisi yang rapuh bubar. Ekonomi memburuk, sampai-sampai mengemis ke IMF.

Kemenangan itu membawa kestabilan pemerintahan Turki karena sejak 1987 baru kali inilah satu partai mayoritas bisa membentuk pemerintahan. AK Parti menduduki 343 di antara 550 kursi di parlemen. Pesaing terdekatnya, Partai Rakyat Republikan (CHP), mendapat 19,4 persen (178 kursi). AK Parti mendapat kursi parlemen lebih dari 50 persen karena mendapat suara ”murah”, dengan pembagi sedikit, di sebagian besar dari 81 provinsi Turki.

Sukses pemilu itu juga merupakan lonjakan besar. Partai-partai ”pendahulu” AK Parti yang dibubarkan MK Turki menggenggam popularitas tak lebih dari 5 persen. Yakni, Refah Partisi (Partai Kesejahteraan),’Milli Nizam Partisi (Partai Tugas Nasional, MNP), dan Milli Selamet Partisi (Partai Keselamatan Nasional, MSP).

Setelah memerintah, AKP terus dicurigai lawan-lawan politiknya. Seperti ketika mengusulkan zina menjadi tindak pidana, jilbab diperbolehkan dipakai di instansi pemerintah dan sekolah, melarang iklan outdoor ”telanjang”, atau membatasi penjualan alkohol. Semua dianggap agenda Islamis.

Sampai-sampai partai tersebut diadili di MK dan diusulkan dilarang ketika mengusulkan perubahan UU larangan jilbab. Tapi, MK memutuskan partai itu hanya didenda. AKP juga membatalkan memasukkan zina menjadi tindak pidana, terus berupaya ”menyopankan” iklan outdoor, serta tetap memberlakukan lisensi ketat penjualan alkohol di beberapa daerah.

Ketika pemerintahan AK Parti terus-menerus didera kritik dan kecaman, Erdogan memajukan pemilu untuk menguji kepercayaan rakyat. Ternyata posisi AKP malah menguat, yakni menang 46,3 persen. Meskipun kursinya berkurang 2, yakni 341 kursi.

Hasil itu dinilai menunjukkan protes arus bawah di Turki. Pemerintahan kaum sekularis nasionalis dinilai tak membawa kemakmuran di Turki. Ternyata isu ”Islamis” tak mempan untuk menyerang AK Parti. Apalagi, masyarakat Turki juga cenderung makin religius. Lebih dari 60 persen wanita dewasa Turki berjilbab.

AK Parti memanfaatkan kemenang untuk membenahi ekonomi. Pembangunan infrastruktur berupa jalan-jalan, bandara, terminal bus antarkota-antarprovinsi, area industri, akses dan fasilitas wisata, dan pelabuhan sangat bergairah. Semangat itu terasa ketika Jawa Pos melakukan perjalanan ke belasan kota di separo wilayah Turki bagian barat.

Ekonomi tumbuh konsisten 7,4-8,9 persen. Inflasi mengempis hingga di bawah dua digit, 9,9 persen pada 2004 atau dua tahun setelah AK Parti memerintah. Kebijakan monumental Erdogan untuk mendekatkan Turki dengan ”dunia impian” Uni Eropa adalah dengan melakukan sanering mata uang lira. Yakni, memangkas enam nol lira. Jadi 1.000.000 lira tinggal 1 yeni Turk lirasi (YTL) atau lira Turki baru. Nilai yang baru itu lebih pantas karena sejuta lira lama tak cukup untuk ongkos semir sepatu. Untuk semir sepatu perlu dua juta lira lama.

Tentu saja dengan kebijakan sanering itu, jumlah jutawan dan miliarder Turki merosot tajam! Dulu naik angkutan umum saja harus membawa uang berjuta-juta lira. Kini tak gampang menjadi jutawan. Sebab, nilai YTL 1 kira-kira menjadi 0,5 euro.

Selain piawai mengelola isu sensitif terkait isu ”Islamis”, prestasi ekonomi pemerintahan duet tokoh AKP, Presiden Abdullah Gul dan PM Recep Tayyip Erdogan, mengesankan dunia. Meskipun kebanyakan lembaga masih menyebut Turki sebagai negara berkembang, CIA menyatakan bahwa Turki masuk negara maju. Majalah ekonomi terkemuka, The Economist, menjuluki AKP sebagai partai yang paling sukses sepanjang sejarah Turki, yang merdeka pada 1923 itu.

Bahkan, boleh jadi, mereka merupakan partai ”santri” tersukses di dunia. Meski menolak disebut partai Islam, pimpinan utama partai itu menegaskan bahwa dirinya ”santri” dan aktivis Islam. Partai itu mampu kemakmuran ekonomi di tengah serangan isu politik sensitif. Dan, yang terpenting, AK Parti tak menjadi partai pemarah.

http://jawapos.co.id/

picture-1128Miangas adalah pulau terluar Indonesia yang terletak dekat perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Pulau ini termasuk ke dalam desa Miangas, kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Miangas adalah salah satu pulau yang tergabung dalam gugusan Kepulauan Nanusa yang berbatasan langsung dengan Filipina. Pulau ini merupakan salah satu pulau terluar Indonesia sehingga rawan masalah perbatasan, terorisme serta penyelundupan. Pulau ini memiliki luas sekitar 3,15 km². Jarak Pulau Miangas dengan Kecamatan Nanusa adalah sekitar 145 mil, sedangkan jarak ke Filipina hanya 48 mil. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 678 jiwa (2003) dengan mayoritas adalah Suku Talaud. Perkawinan dengan warga Filipina tidak bisa dihindarkan lagi dikarenakan kedekatan jarak dengan Filipina.

Belanda menguasai pulau ini sejak tahun 1677. Filipina sejak 1891 memasukkan Miangas ke dalam wilayahnya. Miangas dikenal dengan nama La Palmas dalam peta Filipina. Belanda kemudian bereaksi dengan mengajukan masalah Miangas ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Mahkamah Arbitrase Internasional dengan hakim Max Huber pada tanggal 4 April 1928 kemudian memutuskan Miangas menjadi milik sah Belanda (Hindia Belanda). Filipina kemudian menerima keputusan tersebut.

Walaupun secara de jure pulau ini  milik pemerintah Indonesia. Akan tetapi kehidupan sosial-skonomi masyarakat di pulau ini masih lebih dekat dengan Filipina. Pulau ini juga lebih dekat ke Davao, Filipina, dengan jarak tempuh hanya 78 mil. Sedangkan ke Manado, ibu kota Sulut, harus menempuh perjalanan 259 mil.

Karena itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat lebih mudah dan murah membeli dari wilayah Filipina. Bahkan uang yang mereka pergunakan umumnya adalah peso. Ditambah lagi, batas landas kontinen dan batas wilayah laut hingga kini belum ada kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dan Filipina. Meskipun sudah ada keputusan dari arbitrase Internasional namun masalah ini sangat rentan. Kita tentunya tidak ingin melihat kasus Sipadan dan Ligitan edisi kedua kan. Kita ngaku-ngaku punya Sipadan dan Ligitan akan tetapi akhirnya jadi milik Malaysia. Mungkin dengan  adanya tugu NKRI di daerah  tersebut dapat menjadi suatu simbol bahwa Indonesia memegang penuh atas kedaulatan pulau tersebut.

Bangsa Indonesia yang sejati dari dulu
sampai sekrang masih tetap menjadi budak belian
yang penurut, bulan-bulanan dari perampok-perampok
bangsa asing. Bangsa Indonesia yang sejati belum
mempunyai riwayat sendiri selain perbudakan.
Hanya aksi massa yang bisa membebaskannya…

dsc02621 Gimana coba kalau dulunya manusia kayak gini…ngga kebayang lah muka nabi adam kayak gini…subhanallah ya allah…

lagian munurut salah satu media cetak di Indonesia, yang nemuin konsep teori evolusi juga bukan hanya si Darwin  tapi  juga si Wallace, tapi yang ke ekpos si Darwin

ngga ngerti juga kenapa Darwin bisa nyimpulin kalo monyet itu mungkin salah satu bentuk evolusi manusia dari manusia di masa lalu… kali aja bangsa pigmi di afrika merupakan salah satu evolusi dari dwarf atau homo nenderthal evolusi dari raksasa.

kenapa ya,  di buku  biologi kita ngga di singgung tentang si Wallace, padahal sumbangsihnya lumayan besar bagi Indonesia dan dunia, kan yang ngebagi spesies di dangkalan sunda dan sahul  si Wallace. Mudahan-mudahan masih ada yang inget jasanya si Wallace.

Di darat  kita kaya, di laut kita jaya…


September 2018
S S R K J S M
« Agu    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Kategori

Arsip

Klik tertinggi

Pengunjung

  • 97.719 hits
My Daily Traffic Blog free counters
Iklan